Tokoh Independen Awasi Megaproyek Terminal Kalibaru

Home » Berita Terkini » Tanjung Priok




Sejumlah tokoh independen dilibatkan dalam proses pengawasan megaproyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, senilai Rp24 triliun yang dibangun oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC. 

Mereka tergabung dalam Oversight Committee (Komite Pengawas) yang dibentuk pada 1 Februari 2013.

Para tokoh independen tersebut adalah mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, pengamat ekonomi Faisal Basri, analis finansial senior Lin Che Wei, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Natalia Soebagjo, serta pengacara senior di bidang finansial, perbankan dan pasar modal Ahmad Fikri Assegaf.

Dalam struktur Komite Pengawas, posisi ketua dijabat oleh Erry Riyana Hardjapamekas. Faisal Basri selanjutnya ditunjuk menjadi juru bicara, dan Lin Che Wei sebagai sekretaris komite. Sementara Natalia Soebagjo dan Ahmad Fikri Assegaf menjadi anggota komite.

Staf Khusus Wakil Presiden, Mohamad Ikhsan, menuturkan ide awal pembentukan Komite Pengawas untuk pembangunan Terminal Kalibaru ini muncul dari perbincangan ringan dengan Direktur Utama IPC RJ Lino. 

Ikhsan mengatakan dalam perbincangan itu ia menceritakan pengalaman PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) menjual saham Bank Permata dengan nilai premium. Menurutnya, keberhasilan PPA salah satunya karena adanya Komite Pengawas yang mengawasi proses seleksi calon investor.

“Ini penjualan aset pemerintah paling bagus menurut saya. Karena prosesnya semua benar,” kata dia.

Ikhsan mengatakan, Komite Pengawas dalam kasus penjualan Bank Permata bisa membantu memastikan bahwa semua proses yang dilakukan sesuai peraturan. Selain itu, tokoh-tokoh independen yang menjadi anggota Komite Pengawas membantu meningkatkan kredibilitas pengawasan dan juga mencegah adanya intervensi dari berbagai pihak.

Dari perbincangan itu, lanjut Ikhsan, kemudian muncul ide pembentukan Komite Pengawas untuk pembangunan Terminal Kalibaru. Ide ini kemudian didiskusikan lagi dengan beberapa tokoh dan mendapat sambutan baik. Tokoh-tokoh yang diajak berdiskusi kemudian juga memberikan masukan mengenai bentuk organisasi Komite Pengawas yang disesuaikan dengan kondisi IPC sebagai BUMN.

Dari diskusi kemudian juga muncul nama-nama calon anggota komite. Akhirnya setelah nama-nama tokoh yang cocok terpilih, manajemen IPC menerbitkan surat keputusan pembentukan Komite Pengawas tertanggal 1 Februari 2013.

Direktur Utama IPC RJ Lino mengatakan, kehadiran Komite Pengawas untuk memantau pembangunan Terminal Kalibaru sangat diperlukan. Pasalnya, selain membutuhkan dana sangat besar, proyek ini akan menjadi proyek pelabuhan terbesar di Indonesia dengan tingkat produtivitas setara pelabuhan terbaik lainnya di dunia. “Jadi, kami memerlukan keterlibatan tokoh-tokoh independen dan kredibel untuk memastikan prosesnya tidak menyimpang dan sesuai dengan good corporate governance,” katanya.

Pembangunan tahap pertama Terminal Kalibaru sudah dimulai sejak terbitnya Izin Lingkungan pada bulan Desember 2012 dan ditargetkan mulai beroperasi 2014. Sementara terminal tahap kedua direncanakan akan beroperasi pada 2021.

Selain pembangunan terminal, Komite Pengawas akan memantau pelaksanaan seleksi mitra kerjasama pengoperasiaan terminal Kalibaru. Pengawasan juga dilakukan terhadap negosiasi perpanjangan konsesi PT Jakarta International Container Terminal (JICT) untuk pemeliharaan dan pengoperasian peti kemas di terminal Tanjung Priok.

PT JICT adalah perusahaan kerjasama antara IPC dan Hutchison Ports Indonesia. PT JICT memegang konsesi pengelolaan terminal Tanjung Priok selama 20 tahun sejak 1999. Konsesi yang berakhir 2019 rencananya akan diperpanjang kembali.

Erry Riyana yang diminta menjadi Ketua Komite mendukung pembentukan Komite Pengawas tersebut. Ini diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pembangunan proyek. 

“Ini merupakan langkah nyata pemerintah dan IPC untuk memastikan semua proses bebas dari suap dan korupsi, serta semua proses sesuai aturan yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, proyek ini dibangun atas dasar inovasi dan pendekatan proaktif. Karena itu saya dan teman-teman lain yang kini tergabung di oversight committee terpanggil untuk mengawal proyek ini supaya tak ada intervensi dari mana pun demi terbangunnya sarana penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dirinya, berharap semangat proaktif untuk melakukan inovasi juga bisa muncul dari sektor lain yang terkait dengan sistem logistik nusantara. 

Erry mencontohkan perlu adanya pembagunan jalan-jalan penghubung menuju dan dari Tanjung Priok. Selain itu juga perlu adanya reformasi birokrasi pelabuhan, termasuk penertiban aparat penegak hukum dan penjaga keamanan.

Komite Pengawas akan bertugas selama 24 bulan. Dalam melaksanakan tugasnya, komite pengawas bisa meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan terminal Kalibaru pemilihan mitra kerjasama dan perpanjangan konsesi PT JICT. Komite pengawas juga diberikan wewenang melakukan studi kebijakan yang diambil manajemen IPC untuk memastikan tidak ada peraturan yang dilanggar dan sesuai prinsip good corporate governance. (Andreas Timoty/Adf)

Sumber : metrotvnews.com



Share :     





Comments (0)


No comments yet.




Share Comments


Name *
Email Address *
Comments *
Captcha *