PT Rukindo

Home » Branches & Subsidiaries » PT Rukindo

PT EDIIPT MTIPT JICTTPK KojaPT RSPPT ILCSPT EPIPT PPIPT IKTPT JPPIPT PTPPT IPC TPKPT PMLIPT JAIPT TPIPT RukindoPT PII

Pada awalnya PT Pengerukan Indonesia (PT Rukindo) merupakan gabungan semua Divisi Pengerukandi bawah BPP (Badan Pengusahaan Pelabuhan/Administrator Pelabuhan) dengan status PerumPengerukan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 1983 tanggal 30April 1983 dan pembinaannya di bawah Departemen Perhubungan.

Pada tanggal 1 Oktober 1991, berdasarkan PP nomor 9 tahun 1991 tanggal 1 Februari 1991 maka statusPerum Pengerukan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia.Program Restrukturisasi PT Rukindo diawali adanya Arahan Wakil Presiden pada Rapat KoordinasiKementerian BUMn tanggal 19 Februari 2007 yang kemudian ditindaklanjuti dengan:

1. Surat Menteri negara BUMn nomor S-75/MBU/2007 tanggal 3 Mei 2007, nomor S-276/MBU/2007 tanggal 3 Mei 2007 perihal Program Restrukturisasi Rukindo.
2. Surat Menteri negara BUMn nomor S-527/MBU/2007 tanggal 27 Juli 2007 perihal Restrukturisasi Rukindo.
3. Surat Kuasa Khusus Menteri negara BUMn kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 27 Juli 2007.

Dikarenakan belum berhasilnya program restrukturisasi I, maka pada tahun 2012 programRestrukturisasi Rukindo dilanjutkan dengan terbitnya Surat/Peraturan Pemerintah sebagai berikut:
1. Surat Menteri Negara BUMN nomor S-95/MBU/2012 dan nomor S-96/ MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012.
2. Surat Kuasa Menteri Negara BUMN kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)nomor SKU-62/MBU/2012 tanggal 26 Juni 2012.
3. Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2013. Sejalan dengan program restrukturisasi PT Rukindo,dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2013 yang dikeluarkan tanggal 5 Juni2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal SahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, maka seluruh saham Negara RI padaPT Rukindo dialihkan seluruhnya kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Bersamaan denganhal itu, status PT Rukindo (Persero) berubah menjadi PT Rukindo yang tunduk sepenuhnya padaUndang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan MenjadiPerusahaan Perseroan (Persero).

Sebagai lanjutan dari Program Restrukturisasi II tersebut, per 5 Juni 2013 status Perusahaan Perseroan(Persero) PT Pengerukan Indonesia berubah menjadi PT Pengerukan Indonesia yang tunduk pada UUnomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan komposisi kepemilikan saham PT PelabuhanIndonesia II (Persero) 99,9% dan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia 0,1% sebagaimana dimuatdalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Akta Nomor 05 tanggal 19 Maret 2014.

Setelah perubahan status ini, restrukturisasi secara menyeluruh dilakukan oleh Rukindo atas instruksidari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Restrukturisasi yang direncanakan antara lain :
• Melakukan Inspeksi dengan melibatkan shipping management consultant terhadap kondisi dariseluruh kapal.
• Aset produktif kapal dan galangan yang memiliki potensi dan layak secara bisnis untukdikembangkan baik dari sisi kondisi kapal, biaya investasi dan potensi pasar akan dioptimalisasidengan dana kompensasi tanah.
• Aset non-produktif dan aset tidak bergerak yang kurang memiliki nilai bisnis akan dijual/scrap
• Melakukan negosasi pembayaran secara bertahap atas hutang-hutang yang ada saat ini



Share :