Tata Kelola Perusahaan

Home » Profil IPC » Tata Kelola Perusahaan

Kode Etik BisnisTatalaksana Kerja Direksi dan KomisarisGood Corporate GovernanceIPC BersihPedoman Gratifikasi

Perseroan senantiasa menempatkan aspek- aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG (Good Corporate Governance) sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi Perseroan di tengah persaingan industri yang sangat kompetitif. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang baik dapat mendukung upaya Perseroan dalam mengaktualisasikan setiap target usaha serta untuk melindungi hak seluruh Pemangku Kepentingan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)  adalah dengan cara menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG). Pedoman GCG yang ada saat ini merupakan pedoman bagi seluruh Insan IPC dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan  terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) secara  konsisten.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)  mengacu pada sejumlah aturan yuridis di antaranya mengacu pada Undang - Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, berlandaskan juga pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 09 /MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, yang merupakan penyesuaian  dari Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.

Prinsip yang menjadi landasan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam praktik GCG adalah:

1.   Transparansi (transparency)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material serta relevan mengenai perusahaan. Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas  dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan mengenai perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para Pemangku Kepentingan. Perseroan juga mengambil inisiatif untuk mengungkapkan, tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang penting serta mempengaruhi pengambilan keputusan para Pemangku Kepentingan.

2.   Akuntabilitas (accountability)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Perseroan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta mempertanggungjawabkan  segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku bisnis dan budaya Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders guna mencapai kinerja Perseroan  secara berkesinambungan.

3.   Pertanggungjawaban (responsibility)

Kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perseroan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga melaksanakan tanggung jawab sosial, antara  lain kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha Perseroan.

4.   Kemandirian (independency)

Keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5.   Kewajaran (fairness)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan. Seluruh Pemangku Kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari Perseroan. Pemberlakuan prinsip ini diharapkan dapat melarang terjadinya praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam dan yang dapat merugikan pihak lain. Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan karyawan dan menghindari praktik diskriminasi serta menghormati hak-hak karyawan.

6.   Terpercaya (trusted)

Implementasi GCG yang berkesinambungan akan membuat Perusahaan mendapatkan kepercayaan dari para stakeholder sebagai dasar membangun kredibilitas dan reputasi.

Dalam implementasinya, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tak hanya memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peraturan peraturan yang ada, namun juga menempatkannya sebagai keunggulan kompetitif dalam upaya mengembangkan bisnis secara berkesinambungan. Oleh karena itu, segenap Manajemen dan Karyawan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjunjung komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip GCG demi mewujudkan praktik penyelenggaraan bisnis yang sehat, beretika dan bertanggung jawab. 

Perusahaan secara periodik melakukan assessment pelaksanaan praktek GCG dengan tujuan mengukur implementasi praktek GCG dan juga untuk dapat mengetahui perbaikan-perbaikan apa saja yang diperlukan dalam implementasi GCG, Adapun metodologi untuk penilaian tersebut mengacu pada alat ukur (scorecard) yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan. Capaian skor GCG tahun 2012 – 2016 adalah :

Tahun

Capain Skor GCG

Peniliai

Jenis Assessment

2012

75,69

BPK Provinsi DKI Jakarta

Self Assessment

2013

78,12

BPK Provinsi DKI Jakarta

Assessment Eksternal

2014

83,48

BPK Provinsi DKI Jakarta

Self Assessment

2015

83,21

BPK Provinsi DKI Jakarta

Assessment Eksternal

2016

93,32

PT Multi Utama Indojasa

Assessment Eksternal



Share :