Ind / Eng

Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan Organ Perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan IPC berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai prinsip-prinsip GCG

Direksi merupakan organ Perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan IPC seperti strategi Perusahaan, Pengawasan Internal, Kegiatan Sekretaris Perusahaan, Komersial, Teknik, Operasi, Keuangan, SDM, Transformasi dan Pengembangan Bisnis berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai prinsip-prinsip GCG. Direksi juga merupakan representasi dari Perusahaan baik secara internal maupun eksternal. direksi senantiasa melaksanakan pengelolaan usaha sekaligus pengelolaan dan perlindungan kekayaan perusahaan, pengelolaan, strategi, dan rencana anggaran secara teratur. secara khusus, direksi terus melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, dan Corporate Roadmap. direksi juga memastikan agar seluruh komponen IPC bekerja dalam koridor nilai-nilai Perusahaan secara konsisten.

 

  • TUGAS DIREKSI

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan IPC untuk kepentingan IPC dan sesuai dengan maksud dan tujuan IPC serta mewakili IPC baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Setiap Direktur wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha IPC. Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan IPC dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar IPC dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

 

  • WEWENANG DIREKSI

Direksi memiliki kewenangan untuk:

  1. Menetapkan kebijakan pengurusan IPC
  2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorangatau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan dan atas nama Direksi atau mewakili IPC di dalam dan di luar Pengadilan
  3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja IPC baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili IPC di dalam dan di luar Pengadilan
  4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian IPC termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja IPC berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS
  5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja IPC berdasarkan peraturan kepegawaian IPC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan
  7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan IPC, mengikat IPC dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan IPC serta mewakili IPC di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
  • KEWAJIBAN DIREKSI

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban untuk:

  1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan IPC sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IPC;

  2. Menyiapkan pada waktunya RJPP, RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS

  3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP;

  4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;

  5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung jawaban pengurusan IPC, serta dokumen keuangan IPC sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Dokumen Perusahaan

  6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

  7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak IPC yang tidak tercatat dalam pembukuan sebagai akibat penghapus bukuan piutang;

  8. Memberikan penjelasan kepada RU PS mengenai Laporan Tahunan;

  9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;

  11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan IPC serta dokumen IPC lainnya;

  12. Menyimpan di tempat kedudukan IPC: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan IPC serta dokumen IPC lainnya;

  13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

  14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta Pemegang Saham dengan ditembuskan ke Dewan Komisaris;

  15. Menyiapkan susunan organisasi IPC lengkap dengan perincian tugasnya;

  16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;

  17. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi IPC;

  18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

  • TANGGUNG JAWAB DIREKSI
  1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS;

  2. Dalam hal IPC menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, Direksi harus segera melaporkan kepada RUPS, dengan disertai usulan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;

  3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan IPC.