burgermenu burgermenu
logo-menu-mobile
logo-menu-mobile
Ind / Eng

Sebagai dasar hukum yang mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara lugas, integritas dan berkualitas.

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, IPC memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik. Bertindak selaku PPID di IPC adalah Senior Deputi Vice President Komunikasi Korporasi IPC. Tidak hanya di Jakarta, pelayanan informasi publik IPC juga dilakukan di 12 (dua belas) cabang pelabuhan yang tersebar diseluruh Indonesia.

PPID IPC bekerja atas supervisi dan arahan Atasan PPID dalam hal ini Executive Vice President Sekretariat Perusahaan IPC. Atasan PPID atau pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

IPC menyiapkan layanan e-PPID yang dapat diakses secara online sebagai upaya untuk memudahkan pemohon informasi publik dalam mendapatkan layanan informasi dan dokumentasi dari IPC. IPC menyediakan informasi diantaranya :

  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
  3. Informasi yang wajib sedia setiap saat