burgermenu burgermenu
logo-menu-mobile
logo-menu-mobile
Ind / Eng

Tugas dan fungsi PPID PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC mengacu kepada  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

  1. Memberikan palayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan serta pengumuman informasi publik;
  2. Mengkoordinasikan dalam penyimpanan, pendokumentasian dan pengumpulan seluruh informasi publik di lingkungan IPC;
  3. Memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
  4. Memberikan pelayanan Informasi Publik secara lugas, integritas dan berkualitas;
  5. Menetapkan prosedur operasional (SOP) dalam penyebaran informasi publik;
  6. Melakukan sosialisasi dan monitoring pelaksanaan pelayanan informasi di 12 (dua belas) cabang pelabuhan IPC;
  7. Melakukan uji konsekuensi;
  8. Melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau melakukan pemutakhiran secara rutin/berkala;
  9. Melakukan review dan perbaikan atas Pedoman Pengendalian Informasi dan Dokumentasi secara berkala dengan persetujuan Direksi.
  10. Meminta dukungan Direksi untuk memperoleh akses atas seluruh informasi perusahaan berupa laporan, kajian, panduan, pedoman, data mengenai kinerja, aset, fasilitas dan personalia atau hal lain yang serupa.
  11. Melakukan pemutakhiran ketetapan dan standar operasional (SOP) tentang pelayanan informasi publik yang berlaku di lingkungan IPC secara rutin/berkala;
  12. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses;
  13. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
  14. Memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik dalam penyediaan Informasi Publik;
  15. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
  16. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas;
  17. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  18. Melakukan review dan memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap klasifikasi informasi perusahaan dan sejauh mana informasi tersebut dapat/perlu diungkapkan kepada Publik;
  19. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan dan keamanan perusahaan dan/atau negara;
  20. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik diproses berdasarkan prosur penyelesaian keberatan;
  21. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
  22. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik sesuai lingkup kewenangannya.